Sila Pertama :
Ketuhanan Yang Maha Esa
Ketuhanan Yang Maha Esa
Penjelasan :
a. Segala isme dan paham yang bertentangan dengan Hukum Tuhan Yang Maha Esa harus dihapus dari Bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti paham KOMAL (Komunisme, Marxisme dan Lenimisme) dan SEPILIS (Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme), serta semua ALIRAN SESAT.
b. Segala tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Tuhan Yang Maha Esa harus dilenyapkan dari Bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti Perdukunan, Pemurtadan, Miras, Narkoba, Korupsi, Riba, Judi, Perzinahan, Pelacuran, Pornografi, Pornoaksi dan LGBT, serta segala bentuk KEMUNKARAN.
c. Segala produk hukum dan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus sejalan dengan Hukum Tuhan Yang Maha Esa, sehingga semua produk hukum dan perundang-undangan yang bertentangan dengan Hukum Tuhan Yang Maha Esa harus DIBATALKAN.
PANCASILA Sila Kedua :
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Penjelasan :
a. Keadilan wajib ditegakkan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang Suku, Agama, Ras mau pun Golongan (SARA) sesuai aturan Hukum Tuhan Yang Maha Esa.
b. Hak Asasi Manusia (HAM) harus sejalan dengan Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang telah ditetapkan dalam aturan Hukum Tuhan Yang Maha Esa.
c. Segala bentuk kezaliman dan peri laku tidak beradab dan tidak bermoral, serta tidak berakhlaqul karimah harus dilenyapkan dari Bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PANCASILA Sila Ketiga :
Persatuan Indonesia.
Penjelasan :
a. Segala bentuk Gerakan Separatis yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dibasmi dan ditumpas.
b. Seluruh LSM Komprador yang menjadi Antek Asing harus dibubarkan.
c. Semua bentuk Gerakan Nativisasi yang ingin hidupkan sukuisme dan sikap rasis fasis dengan dalih Kearifan Lokal harus DILARANG.
PANCASILA Sila Keempat :
Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaran / Perwakilan.
Penjelasan :
a. Indonesia adalah Negara Musyawarah bukan Negara Demokrasi.
b. Musyawarah Indonesia untuk Mufakat, bukan Musyawarah Suara Terbanyak.
c. Pemilhan Pemimpin di Indonesia berdasarkan musyawarah keterwakilan dengan syarat yang sesuai dengan aturan Hukum Tuhan Yang Maha Esa.
PANCASILA Sila Kelima :
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penjelasan :
a. Sistem Ekonomi Indonesia bersifat kerakyatan yang berketuhanan Yang Maha Esa, bukan Ekonomi Sosialis mau pun Kapitalis atau pun Neo Liberal.
b. Seluruh kekayaan negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
c. Negara harus menjamin Pendidikan dan Kesehatan serta Perumahan GRATIS atau sekurangnya MURAH untuk seluruh rakyat miskin di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar